OPERASI PENEGAKKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DI 8 PROVINSI PRIORITAS

 

OPERASI PENEGAKKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DI 8 PROVINSI PRIORITAS

 ____________________________________________________

 

 

1.            Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya memprioritaskan tes, pelacakan dan perawatan Covid-19 pada delapan provinsi, yaitu: Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, Papua dan Kalsel.  Untuk memasifkan testing, tracing dan treatment dengan prioritas khusus di Jatim, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Papua. Presiden Jokowi, juga meminta jumlah tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Penekanan kegiatan harus ada peningkatan fasilitas rumah sakit khususnya kasur, alat pelindung diri, obat-obatan, ventilator dan kamar isolasi di provinsi-provinsi tersebut. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan positive rate-nya melonjak dari 4-5 sekarang sudah 10,5 persen. Oleh karena itu, Pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 di sejumlah provinsi.

 

2.            Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi lonjakan ini dengan pengendalian perbatasan dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah. Presiden Joko Widodo juga telah memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan mengenai jaga jarak penggunaan masker, cuci tangan. Presiden Joko Widodo menyampaikan 3T berupa testing (pengujian), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) semakin gencar dilakukan untuk menekan kasus COVID-19. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan peningkatan kembali pengujian PCR dengan menambah jumlah laboratorium yang beroperasi di daerah serta dengan dukungan mobile lab PCR perlu, sehingga target jumlah pengujian bisa tercapai.  Target sesuai yang disampaikan itu bisa tercapai 30.000 (pengujian). Sosialisasi secara masif mengenai Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan supaya masyarakat semakin meningkatkan kedisiplinan pun perlu dilakukan. Hal ini terkait kewajiban mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan sering mencuci tangan. Hal tersebut disebabkan karena 70 persen masyarakat dalam melakukan aktivitas tidak menggunakan masker sebagai alat pelindung dirinya.

 

3.            Pemerintah berupaya  untuk mobilisasi di TNI, Polri relawan, organisasi masyarakat, hingga tokoh di kampus semua bergerak ikut mengampanyekan ini sekaligus melakukan pengawasan program pemerintah tersebut. Upaya sosialisasi dan komunikasi dilakukan secara persuasif, komunikatif, dan partisipatif. Upaya ini demi mengajak sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Presiden juga mengajak semua elemen untuk melakukan komunikasi yang membangun kepercayaan, yang berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan.

 

4.            Data tanggal 13 Juli 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 75.699 pasien.  Jumlah tersebut mengalami penambahan sebanyak 1.681 kasus, bila dibanding data terakhir pada hari sebelumnya, untuk angka kesembuhan telah mencapai 35.638 orang.  Sementara untuk korban meninggal terkonfirmasi positifi virus corona adalah sebesar 3.606 orang. Dari jumlah tersebut tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan urutan 1-8 besar sebagai berikut:

 

a.         Jawa Timur Kasus Baru: 518 orang Sembuh: 6.341 orang Meninggal Dunia: 1.208 orang Terkonfirmasi: 16.658 orang   b.         DKI Jakarta Kasus Baru: 404 orang Sembuh: 9.200 orang Meninggal Dunia: 691 orang Terkonfirmasi: 14.517 orang   c.         Sulawesi Selatan Kasus Baru: 173 orang Sembuh: 2.759 orang Meninggal Dunia: 223 orang Terkonfirmasi: 6.973 orang   d.         Jawa Tengah Kasus Baru: 70 orang Sembuh: 1.935 orang Meninggal Dunia: 240 orang Terkonfirmasi: 5.473 orang

e.         Jawa Barat Kasus Baru: 50 orang Sembuh: 1.877 orang Meninggal Dunia: 186 orang Terkonfirmasi: 5.077 orang   f.          Kalimantan Selatan Kasus Baru: 77 orang Sembuh: 1.386 orang Meninggal Dunia: 216 orang Terkonfirmasi: 4.146 orang   g.         Sumatera Selatan Kasus Baru: 49 orang Sembuh: 1.277 orang Meninggal Dunia: 124 orang Terkonfirmasi: 2.653 orang   h.         Sumatera Utara Kasus Baru: 39 orang Sembuh: 565 orang Meninggal Dunia: 123 orang Terkonfirmasi: 2.323 orang

 

5.            Dalam rapat terbatas (Ratas) Evaluasi percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19 pada tanggal 29 Juni 2020, Presiden RI Joko Widodo telah mengarahkan dipedomani, hal-hal sebagai berikut:

 

a.         Dalam penanganan di Zona Merah agar dilaksanakan tidak linier atau datar-datar tetapi harus memiliki strategi, apakah menambah personel dari pusat dan menambah peralatan.

 

b.         Wilayah yang mulai masuk New Normal harus memiliki panduan dan dilaksanakan melalui tahapan prakondisi, menentukan timing dan pilihan wilayah dengan tepat.  (Dalam pelaksanaanya agar melibatkan Toda, Tomas dan Toga).

 

c.         Agar dilaksanakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat perlunya melaksanskan PCR sehingga tidak terjadi penolakan.

 

d.         Dalam pengendalian Pandemi agar dilaksanakan secara terpadu, hindari ego sektoral dan adanya dukungan TNI Polri untuk menjaga wilayah yang beresiko.

 

6.            Selama ini pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.   Pemerintah menginginkan agar masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera  menghilang dan tetap  ada di tengah masyarakat.  Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan masyarakat sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Oleh karena Itu keniscayaan tersebut itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru.

 

7.            Untuk  percepatan penanganan Pandemi Covid-19,  TNI  telah melaksanakan  3  operasi  untuk  membantu  penanganan  pandemi Covid-19 di Indonesia. Kebijakan Penggunaan Kekuatan TNI dalam rangka Operasi Militer Selain Perang atau OMSP membantu Pemerintah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan kemanusiaan (civic mission). Hal itu khususnya penanggulangan bencana alam dan pengungsian, penanganan wabah penyakit, pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan atau Search And Rescue (SAR) serta pengamanan pelayaran dan penerbangan. Dalam hal ini, tiga operasi yang telah dilaksanakan TNI antara lain Operasi Penanganan Medis, Operasi Pengamanan, dan Operasi Dukungan.

 

8.            Operasi Penanganan Medis yang dilaksanakan TNI dilakukan dengan menyiapkan tiga Rumah Sakit sebagai tempat rujukan utama dan 19 Rumah Sakit sebagai tempat rujukan pendukung. Dalam Operasi Penanganan Medis ini selain fasilitas kesehatan di darat, TNI juga menyiapkan Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Soeharso dan KRI Semarang serta lima Rumah Sakit Lapangan dari Batalyon Kesehatan TNI. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan TNI, antara lain:

 

a.      Pengamanan   perbatasan   darat   dan   laut   dengan   menggelar kekuatan teritorial TNI dan alutsista gabungan yaitu KRI dan pesawat patroli maritim, satuan teritorial dan pengamanan perbatasan membantu pemeriksaan arus orang masuk di pelabuhan, bandara, Pos Lintas Batas Nasional serta mengawasi jalur-jalur tikus yang dapat digunakan di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga.

 

b.      Pengamanan jalur logistik untuk menjamin keamanan rantai logistik selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau PSBB di sebagian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

 

9.            Beberapa hal penting perlu menjadi perhatian bersama, antara lain:

 

a.            Penerapan disiplin tinggi dalam implementasi protokol kesehatan Covid-19 seperti hidup bersih dan sehat (cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan penggunaan masker), physical distancing, pelaporan kasus secara mandiri, dan kontrol sosial. 

 

b.            Proses adaptasi dengan kehidupan Normal Baru, terutama perubahan kebijakan dan aturan sesuai perkembangan Covid-19, optimalisasi teknologi digital, dan pelaksanaan protokol Covid-19 secara konsisten. Kementerian PPN/Bappenas juga akan meluncurkan Dashboard Nasional Menuju Normal Baru di covid.bappenas.go.id yang akan diperbaharui secara harian untuk memantau perkembangan kasus sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi berkala terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan Covid-19.

 

10.         Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 telah mendukung persiapan pelaksanaan penetapan program masyarakat produktif yang aman dari Covid -19 di 97 kabupaten/kota telah dimulai. Pelaksanaan program masyarakat produktif yang aman dari Covid -19 akan berlaku bagi daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus Covid -19. Para pimpinan daerah di wilayah tersebut akan diberikan kewenangan untuk memulai prakondisi. Selanjutnya, para pimpinan daerah mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok masyarakat serta bergotong royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif yang aman dari Covid -19. Pelaksanaan masyarakat produktif yang aman dari Covid -19 harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan beberapa hal, meliputi waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta pemantauan dan penilaian.

 

11.         Protokol kesehatan yang telah ditetapkan itu, yakni mengenakan masker setiap saat khususnya di ruang-ruang publik, senantiasa mencuci tangan memakai sabun di air mengalir atau menjaga kebersihan tubuh, menjaga jarak fisik antar manusia, dan tidak bersalaman serta menghindari kerumunan yang terlampau padat. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid -19 saat penerapan fase normal baru, pemerintah akan menempatkan personel TNI dan Polri di tempat-tempat umum guna memastikan masyarakat mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid -19. Dukungan juga datang dari Presiden yang mengerahkan aparat TNI dan Polri secara masif di titik-titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

 

12.         Pemerintah telah mengevaluasi penegakkan disiplin protokol kesehatan dalam rangka masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19, setelah melakukan peraturan penegakkan disiplin kepada masyarakat yang melakukan perjalanan, baik keluar kota, daerah maupun dari luar negeri. Pemeriksaan akan dilakukan oleh anggota TNI/Polri, Kementerian/Lembaga terkait yang berusaha memasuki pelabuhan, bandara, Pos Lintas Batas Nasional serta mengawasi jalur-jalur tikus yang dapat digunakan di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, baik untuk pulang ke kampung halaman maupun kembali ke tempatnya bekerja. Evaluasi zonasi 5 Juli dengan 24 Juni 2020 terjadi perubahan zonasi di 514 kabupaten/kota, sebagai berikut :

 

a.         Wilayah Zona Hijau berkurang 8 kabupaten/kota, berarti di wilayah tersebut tidak ditemukan kasus positif terinfeki virus corona Covid-19, penyebaran terkontrol,  risiko penyebaran tetap ada, di tempat-tempat isolasi dan pengawasan ketat dan berkala dilakukan untuk mencegah timbulnya potensi kasus baru.

 

b.         Wilayah Zona Kuning berkurang 13 kabupaten/kota, berarti  di wilayah tersebut ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal dan bisa dilakukan PSBB parsial

 

c.         Wilayah Zona Oranye bertambah 23 kabupaten/kota, bahwa pada wilayah tersebut tingkat transmisi penyebaran corona Covid-19 masih tinggi, transmisi dari imported case mungkin bisa terjadi dengan cepat dan kluster baru harus terpantau dan dikontrol melalui testing dan racing secara agresif

 

d.         Wilayah Zona Merah berkurang 2 kabupaten/kota,  berarti di wilayah tersebut ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan kasus yang signifikan dan bisa dilakukan PSBB penuh pada daerah tersebut.

 

            e.         Terjadi perubahan jumlah sebanyak 21 kabupaten/kota dari wilayah zonasi Hijau (tidak ada/sudah nihil kasus covid) dan Kuning (rendah) ke wilayah zonasi Oranye (sedang), hal ini menandakan penyebaran covid meningkat.

 

13.         Sebelumnya sebanyak 97 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di Indonesia, dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sebagai zona hijau. Dengan status sebagai zona hijau, 97 wilayah tersebut bisa melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Adapun 97 wilayah tersebut meliputi :

 

a.         sebanyak 14 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh;

b.         sebanyak 15 kabupaten dan kota di Sumatera Utara;

c.         sebanyak 3 kabupaten di Kepulauan Riau;

d.         sebanyak 2 kabupaten di Riau,

e.         sebanyak 1 kabupaten di Jambi

f.          sebanyak 1 kabupaten di Bengkulu.

g.         sebanyak 4 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan;

h.         sebanyak 1 kabupaten di Bangka Belitung;

i.          sebanyak dua kabupaten di Lampung,

j.           sebanyak 1 kota di Jawa Tengah,

k.         sebanyak 1 kabupaten di Kalimantan Timur,

l.          sebanyak 1 kabupaten di Kalimantan Tengah,

m.        sebanyak 2 kabupaten di Sulawesi Utara,

n.         sebanyak 1 kabupaten di Gorontalo;

o.         sebanyak 3 kabupaten di Sulawesi Tengah;

p.         sebanyak 1satu kabupaten di Sulawesi Barat;

q.         sebanyak 1 kabupaten di Sulawesi Selatan,

r.          sebanyak 5 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara;

s.         sebanyak 14 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur;

t.          sebanyak, 2 kabupaten di Maluku Utara,

u.         sebanyak 5 kabupaten dan kota di Maluku,

v.         sebanyak 17 kabupaten dan kota di Papua ; dan

w.        sebanyak 5 kabupaten dan kota di Papua Barat.

 

14.         Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merilis peta risiko penularan virus corona jumlah zona merah penyebaran penyakit tersebut bertambah dari 53 menjadi 55 lokasi. Sedangkan jumlah zona hijau bertambah dari 99 seminggu sebelumya menjadi 104.  Adapun jumlah zona kuning atau risiko rendah berkurang menjadi 180 titik dan zona oranye atau daerah berisiko sedang menyusut jadi 175 wilayah.  Zonasi Risiko daerah dihitung berdasarkan indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan pembobotan. Beberapa indikator yang digunakan antara lain penurunan jumlah kasus positif, turunnya angka pasien, orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal hingga jumlah kasus sembuh. Selain itu juga menggunakan indikator kesehatan masyarakat seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis serta pelayanan kesehatan yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi. Selanjutnya data zona merah sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 sebgai berikut:

 

a.         Sumatera Utara: Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

b.         Sumatera Selatan: Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang.

c.         Sulawesi Utara: Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.

d.         Sulawesi Tenggara: Kabupaten Kolaka Utara, Buton Tengah, dan Buton.

e.         Sulawesi Selatan: Janeponto, Gowa, Kota Makassar, dan Bulukumba.

f.          Papua: Kota Jayapura.

g.         Maluku Utara: Kota Ternate.

h.         Maluku: Seram Bagian Timur.

i.          Kalimantan Tengah: Barito Utara, Gunung Mas, Barito Timur, Kotawaringin Barat, Kota Palangkaraya, dan Kapuas.

j.          Kalimantan Selatan: Kota Banjarbaru, Tanah Laut, Tapin, Banjar, Tanah Bumbu, Balangan, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Kota Banjarmasin.

k.         Jawa Timur: Jombang, Sampang, Pamekasan, Gresik, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Tuban, Kota Mojokerto, Bojonegoro, Kota Surabaya, Nganjuk, Kabupaten Malang, dan Sidoarjo.

l.          Jawa Tengah: Kota Semarang, Kudus, dan Demak.

m.        Jawa Barat: Kota Depok. DKI Jakarta: Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

n.         Bali: Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar.

 

 

15.         Setiap kabupaten/kota dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19. Untuk itu, setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19. Pemerintah juga telah mengarahkan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen pentahelik yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa. para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur. Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka. Adapun kebijakan yang telah disetujui oleh Pemerintah, antara lain :

 

a.      Pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman Covid-19.

 

b.      Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung.

 

c.      Keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi.

 

d.      Setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota di daerah. Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali. Oleh karena itu, Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan.

 

16.         Dalam fase new normal sejak tanggal 26 Mei 2020, TNI dan Polri diikutsertakan dalam pendisiplinan masyarakat ini akan dievaluasi dalam sepekan. Adapun upaya pengerahan TNI dan Polri mendisiplinkan masyarakat di 1.800 titik di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota dikerahkan sebanyak 340 ribu orang. TNI/Polri akan menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar tak tertular corona dilakukan bersama dengan pemerintah daerah setempat dan terkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jika pengerahan TNI dan Polri efektif menurunkan kurva penyebaran virus Covid-19, maka hal tersebut akan diperluas ke berbagai daerah lainnya.

 

17.         Operasi Penanganan Medis yang dilaksanakan TNI dilakukan dengan menyiapkan tiga Rumah Sakit sebagai tempat rujukan utama dan 19 Rumah Sakit sebagai tempat rujukan pendukung. Dalam Operasi Penanganan Medis ini selain fasilitas kesehatan di darat, TNI juga menyiapkan Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Soeharso dan KRI Semarang serta lima Rumah Sakit Lapangan dari Batalyon Kesehatan TNI. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan TNI, antara lain:

 

a.            Pengamanan perbatasan darat dan laut dengan menggelar kekuatan teritorial TNI dan alutsista gabungan yaitu KRI dan pesawat patroli maritim, satuan teritorial dan pengamanan perbatasan membantu pemeriksaan arus orang masuk di pelabuhan, bandara, Pos Lintas Batas Nasional serta mengawasi jalur-jalur tikus yang dapat digunakan di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga.

 

b.            Pengamanan jalur logistik untuk menjamin keamanan rantai logistik selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau PSBB di sebagian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

18.         Upaya yang dilakukan TNI tetap konsisten membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 57 kabupaten/kota termasuk dalam zona merah dengan mendukung Optimalisasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan menuju  masyarakat produktif aman Covid-19 pada masa penerapan new normal dampak pandemi Covid-19, sebagai berikut:

 

a.         Seluruh jajaran TNI Kotama Ops dan Teritorial melaksanakan mitigasi dan pemetaan daerah rawan di wilayah kerja masing-masing terkait dampak Pandemi Covid-19 dan proeses new normal sebagai upaya Ceni dan Deni kemungkinan yang akan terjadi.

 

b.         Seluruh jajaran TNI Kotama Ops dan Teritorial melaksanakan pemetaan daerah produktif dan melakukan pembinaan Tomas dan Toga guna menuju masyarakat produktif dalam rangka ketahanan pangan di wilayah kerja masing-masing terkait dampak Pandemi Covid-19 dan proeses new normal.

 

c.         Meningkatkan sinergitas TNI/Polri, Pemda Propinsi/Kota/Kabupaten dan pengelola pusat keramaian serta melakukan simulasi, briefing, dan evaluasi pada kegiatan pendisiplinan masyarakat.

 

d.         Mempedomani aturan pelibatan Rule of Engagement (RoE) dalam kegiatan kegiatan protokol kesehatan pendisiplinan masyarakat sehingga tidak terjadi benturan antar stake holder dan masyarakat.

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 

 

Tabel Per Provinsi

 

NO	PROVINSI	JUMLAH KASUS TANGGAL 12 JULI 2020			JUMLAH KASUS DENGAN FOLLOWUP SPESIMEN 2X NEGATIF			JUMLAH KASUS MENINGGAL
		S/D 11 JULI 2020	12 JULI 2020	KASUS KUMULATIF	S/D 11 JULI 2020	12 JULI 2020	KUM	S/D 11 JULI 2020	12 JULI 2020	KUM
1	ACEH	99	7	106	63	0	63	3	1	4
2	BALI	2147	48	2195	1352	59	1411	27	0	27
3	BANTEN	1581	12	1593	1040	50	1090	81	0	81
4	BANGKA BELITUNG	172	0	172	142	0	142	2	0	2
5	BENGKULU	162	1	163	102	0	102	16	0	16
6	DI YOGYAKARTA	370	1	371	291	2	293	9	0	9
7	DKI JAKARTA	14113	404	14517	9040	160	9200	681	10	691
8	JAMBI	122	0	122	84	9	93	1	0	1
9	JAWA BARAT	5027	50	5077	1867	10	1877	186	0	186
10	JAWA TENGAH	5403	70	5473	1905	30	1935	235	5	240
11	JAWA TIMUR	16140	518	16658	6134	207	6341	1188	20	1208
12	KALIMANTAN BARAT	347	3	350	315	12	327	4	0	4
13	KALIMANTAN TIMUR	673	17	690	490	3	493	12	4	16
14	KALIMANTAN TENGAH	1157	39	1196	494	30	524	65	0	65
15	KALIMANTAN SELATAN	4069	77	4146	1279	107	1386	211	5	216
16	KALIMANTAN UTARA	214	0	214	188	0	188	2	0	2
17	KEPULAUAN RIAU	327	5	332	285	7	292	16	0	16
18	NUSA TENGGARA BARAT	1520	30	1550	952	13	965	74	3	77
19	SUMATERA SELATAN	2604	49	2653	1243	34	1277	121	3	124
20	SUMATERA BARAT	794	6	800	666	5	671	32	0	32
21	SULAWESI UTARA	1637	23	1660	366	1	367	100	3	103
22	SUMATERA UTARA	2284	39	2323	543	22	565	119	4	123
23	SULAWESI TENGGARA	509	2	511	330	5	335	9	0	9
24	SULAWESI SELATAN	6800	173	6973	2652	107	2759	217	6	223
25	SULAWESI TENGAH	193	0	193	165	1	166	6	0	6
26	LAMPUNG	205	3	208	164	3	167	12	0	12
27	RIAU	239	1	240	217	1	218	11	0	11
28	MALUKU UTARA	1122	8	1130	132	1	133	34	4	38
29	MALUKU	864	10	874	539	25	564	17	0	17
30	PAPUA BARAT	282	4	286	188	5	193	4	0	4
31	PAPUA	2204	63	2267	1078	7	1085	20	2	22
32	SULAWESI BARAT	138	4	142	92	3	95	2	1	3
33	NUSA TENGGARA TIMUR	121	0	121	91	0	91	1	0	1
34	GORONTALO	345	14	359	230	0	230	17	0	17
	Dalam Proses Verifikasi di Lapangan	34	0	34	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	74018	1681	75699	34719	919	35638	3535	71	3606

 

Provinsi	Kab/Kota
Aceh	Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara
Sumatera Utara	Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo, Kota Pematang Siantar, dan Kab. Serdang Bedagai
Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kab. Pesisir Selatan
Riau	Kota Dumai, Kab. Kampar, Kota Pekanbaru, Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Bengkalis, dan Kab. Meranti
Kepulauan Riau	Kota Batam
Jambi	Kota Jambi
Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Ilir, Kab. Penukal Abab, Kab. Lematang Ilir, Kab. Muara Enim, dan Kab. Banyuasin
Lampung	Kota Bandar Lampung, dan Kab. Lampung Tengah
Bangka Belitung	Kab. Belitung
Bengkulu	Kota Bengkulu
Banten	Kab. Tangerang, Kota Tangerang,  Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang
DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kab. Kepulauan Seribu (Pulau Tidung)
Jawa Barat	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Cimahi, Kota Depok, Kab. Karawang, dan Kab. Sumedang
Jawa Tengah	Kota Semarang, Kota Surakarta, Kab. Pati, Kab. Wonosobo, Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Purworejo, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Boyolali, dan Kab. Wonogiri
Jawa Timur	Kab. Gresik, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Magetan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kab. Bangkalan, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Tuban, Kab. Sumenep, Kab. Tulungagung, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo
DI Yogyakarta	Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, dan Kab. Sleman
Bali	Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, dan Kab. Tabanan
Kalimantan Barat	Kota Pontianak dan Kab. Ketapang
Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas, Kab. Murung Raya, dan Kota Palangkaraya,
Kalimantan Timur	Kab. Berau, Kota Balikpapan, Kutai Barat, Kutai Kartenegara, Kutai Timur, Kab. Paser, dan Kab. Penajam Paser Utara
Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin, Kab. Batola, Kota Banjarbaru, Kab. Tanah Bambu, dan Kab. Banjar
Kalimantan Utara	Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, dan Kab. Tana Tidung
Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat, Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kab. Bima, Kab. Sumbawa, dan Kab. Dampu
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Kab. Sumba Timur dan Kab. Ende
Sulawesi Selatan	Kab. Gowa, Kota Makassar, dan Kab. Maros
Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
Sulawesi Tengah	Kab. Boul, Kota Palu, dan Kab. Poso
Gorontalo	Kota Gorontalo, Kab. Bone Bolango, dan Kab. Pohuwato
Sulawesi Utara	Kota Manado, dan Kota Tomohon
Maluku	Kota Ambon, Kab. Buru, dan Kab. Maluku Tengah
Maluku Utara	Kota Ternate
Papua	Kota Jayapura, Kab. Mimika, Kab. Jayapura, dan Kab. Biak Numfor
Papua Barat	Kota Sorong, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari, Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Keerom, Kab. Raja Ampat, dan Kab. Kaimana

Keterangan :

Wilayah dengan transmisi lokal adalah wilayah yang melaporkan kasus konfirmasi yang penularannya diketahui secara lokal di wilayahnya.